Konsekuensi Memilih Jampersal

indofiles.org

“Tidak ada makan siang gratis.” Tampaknya pengalaman persalinan sang istri Hidayat, seorang teman, di RS Dr. Sardjito Yogyakarta sepadan dengan pesan dari ungkapan di Barat itu. Masuk di rumah sakit milik pemerintah dan menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal), ia harus diuji dengan komitmen yang pernah diniatinya. 

“Kenapa anaknya tidak diimunisasi?” Tanya ini kali sekian dilontarkan tenaga medis, baik dokter ataupun perawat, kepada Hidayat. Ia sebenarnya sudah mengutarakan pilihannya untuk tidak mengimunisasi kimia anaknya. Alasan imunisasi alami tidak diindahkan oleh tenaga medis setempat. Berkali-kali dalam posisi dipojokkan dengan pertanyaan dan gugatan, Hidayat yang tidak ingin anaknya ditetesi zat kimiawi spontan pasrah. “Jika itu yang terbaik menurut Dokter, silakan divaksinasi...”

Bila saya menjadi Hidayat, tentu keterpaksaan itu tidak serta-merta menghapus rasa bersalah. Perasaan tidak mampu melindungi orang-orang tercinta dari apa yang diyakininya tidak memberikan manfaat. Sayang, argumentasi dia yang tidak mendalam harus dihadapkan dengan sekumpulan tenaga medis yang seolah memaksakan opsi tanpa pilihan. Bersalin dengan Jampersal itu artinya bersiap untuk menerima konsekuensi target-target sebagai kompensasi digratiskan atau dimurahkan bersalin.

Tenaga medis di Sardjito mungkin hanya pelaksana saja dari program para atasannya, yang bermuara di pemerintah. Konsekuensi pemerintah mengikuti Millennium Development Goals (MDGs) salah satunya adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak. Imunisasi/vaksinasi bayi baru lahir sudah otomatis bagian inheren dari program ini. Memilih Jampersal artinya tidak semata ingin keringanan biaya, tapi juga harus ikut syarat yang ada. Salah satunya soal ikhtiar mengebalkan si bayi.

Selesai? Ternyata tidak. Hidayat memang sempat bersyukur lantaran ketika bayinya hendak divaksinasi, stok vaksin di rumah sakit itu habis. Singkatnya, batallah vaksinasi meskipun ia diwanta-wanti untuk balik ke Sardjito di kemudian hari demi menjalani agenda ini. Nah, ‘lolos’ dari perangkap kewajiban diimunisasi kimiawi, Hidayat syok begitu ia diminta ikut Keluarga Berencana. Amat jauh dari bayangannya, mengingat ia tidak pernah memiliki lintasan pikiran ikut program pengaturan (baca: pembatasan) jumlah anak. Apalagi ia yang paham agama plus sang istri yang berasal dari keluarga santri, tidak ragu soal makna banyak anak dan turunnya rezeki dari Allah.

Apa boleh buat, kali kedua ia harus bersitegang dengan tenaga medis. Khususnya sang dokter yang menjadi juru kampanye program pemerintah. IUD bersiap diberikan pada Hidayat, sampai pengototan untuk bergeming dari mengikuti agenda pemerintah dilakukannya. Beruntung, seorang perawat menengahi keengganan pasien versus militansi dokter pro KB. “Sudah tidak apa-apa Dok kalau itu keinginannya...” Saya baru tahu ada dokter bisa ditenangkan perawat hanya karena tampak ‘gigih’ memaksa.

Prasetyo, teman saya juga, beruntung mendapati sebuah klinik yang juga menerima klaim Jampersal tapi tidak ‘seradikal’ Sardjito. Ia yang berkomitmen tidak memberikan vaksinasi (apalagi KB) hanya diberikan pilihan. Klinik tidak memaksanya ikut atau diberikan ini dan itu sebagaimana dialami Hidayat. 

Makan siang ala pemerintah bagi rakyat tidaklah cuma-cuma. Bantuan pemerintah dalam persalinan rakyat sejatinya tidak perlu mengintervensi pilihan rakyat terkait keyakinan. Mungkin ada salah soal persepsi vaksinasi dari mereka yang menentangnya. Hanya saja, cukuplah dengan memberikan surat pertanggungjawaban apabila di kemudian hari ada apa-apa sepenuhnya pemerintah tidak ikut campur. 

Saya menyukai klinik langganan saya karena adanya prosedur ini. Klinik tidak berhak memaksa saya, wong saya membayar mereka lebih. Klinik juga tidak perlu takut dicap subversif lantaran tidak taat agenda penyuksesan MDGs-nya pemerintah. Pasalnya, permintaan untuk tidak diini dan diitu dari saya. Selembar kertas sayalah yang siap menerima risiko di kemudian hari sudah memadai. Tidak boleh mereka mengancam. Pasien, setahu saya, berhak untuk tidak diberikan perlakuan medis apabila itu bersifat opsional. Vaksinasi atau KB hanya tampak ‘penting’ dan ‘mendesak’ sehingga terkesan wajib. Kenyataannya? Anda bisa nilai sendiri. 

Bagi saya, ikuti layanan gratis pemerintah soal medis pastinya ada konsekuensinya. Mending dari sekarang saya ikhtiar menabung sehingga tidak menikmati layanan cuma-cuma yang hanya kadang berselimutkan agenda memaksakan sesuatu program.[]