Konsekuensi Memilih Jampersal

indofiles.org
“Tidak ada makan siang gratis.” Tampaknya pengalaman persalinan sang istri Hidayat, seorang teman, di RS Dr. Sardjito Yogyakarta sepadan dengan pesan dari ungkapan di Barat itu. Masuk di rumah sakit milik pemerintah dan menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal), ia harus diuji dengan komitmen yang pernah diniatinya. 

“Kenapa anaknya tidak diimunisasi?” Tanya ini kali sekian dilontarkan tenaga medis, baik dokter ataupun perawat, kepada Hidayat. Ia sebenarnya sudah mengutarakan pilihannya untuk tidak mengimunisasi kimia anaknya. Alasan imunisasi alami tidak diindahkan oleh tenaga medis setempat. Berkali-kali dalam posisi dipojokkan dengan pertanyaan dan gugatan, Hidayat yang tidak ingin anaknya ditetesi zat kimiawi spontan pasrah. “Jika itu yang terbaik menurut Dokter, silakan divaksinasi...”

Bila saya menjadi Hidayat, tentu keterpaksaan itu tidak serta-merta menghapus rasa bersalah. Perasaan tidak mampu melindungi orang-orang tercinta dari apa yang diyakininya tidak memberikan manfaat. Sayang, argumentasi dia yang tidak mendalam harus dihadapkan dengan sekumpulan tenaga medis yang seolah memaksakan opsi tanpa pilihan. Bersalin dengan Jampersal itu artinya bersiap untuk menerima konsekuensi target-target sebagai kompensasi digratiskan atau dimurahkan bersalin.

Tenaga medis di Sardjito mungkin hanya pelaksana saja dari program para atasannya, yang bermuara di pemerintah. Konsekuensi pemerintah mengikuti Millennium Development Goals (MDGs) salah satunya adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak. Imunisasi/vaksinasi bayi baru lahir sudah otomatis bagian inheren dari program ini. Memilih Jampersal artinya tidak semata ingin keringanan biaya, tapi juga harus ikut syarat yang ada. Salah satunya soal ikhtiar mengebalkan si bayi.

Selesai? Ternyata tidak. Hidayat memang sempat bersyukur lantaran ketika bayinya hendak divaksinasi, stok vaksin di rumah sakit itu habis. Singkatnya, batallah vaksinasi meskipun ia diwanta-wanti untuk balik ke Sardjito di kemudian hari demi menjalani agenda ini. Nah, ‘lolos’ dari perangkap kewajiban diimunisasi kimiawi, Hidayat syok begitu ia diminta ikut Keluarga Berencana. Amat jauh dari bayangannya, mengingat ia tidak pernah memiliki lintasan pikiran ikut program pengaturan (baca: pembatasan) jumlah anak. Apalagi ia yang paham agama plus sang istri yang berasal dari keluarga santri, tidak ragu soal makna banyak anak dan turunnya rezeki dari Allah.

Apa boleh buat, kali kedua ia harus bersitegang dengan tenaga medis. Khususnya sang dokter yang menjadi juru kampanye program pemerintah. IUD bersiap diberikan pada Hidayat, sampai pengototan untuk bergeming dari mengikuti agenda pemerintah dilakukannya. Beruntung, seorang perawat menengahi keengganan pasien versus militansi dokter pro KB. “Sudah tidak apa-apa Dok kalau itu keinginannya...” Saya baru tahu ada dokter bisa ditenangkan perawat hanya karena tampak ‘gigih’ memaksa.

Prasetyo, teman saya juga, beruntung mendapati sebuah klinik yang juga menerima klaim Jampersal tapi tidak ‘seradikal’ Sardjito. Ia yang berkomitmen tidak memberikan vaksinasi (apalagi KB) hanya diberikan pilihan. Klinik tidak memaksanya ikut atau diberikan ini dan itu sebagaimana dialami Hidayat. 

Makan siang ala pemerintah bagi rakyat tidaklah cuma-cuma. Bantuan pemerintah dalam persalinan rakyat sejatinya tidak perlu mengintervensi pilihan rakyat terkait keyakinan. Mungkin ada salah soal persepsi vaksinasi dari mereka yang menentangnya. Hanya saja, cukuplah dengan memberikan surat pertanggungjawaban apabila di kemudian hari ada apa-apa sepenuhnya pemerintah tidak ikut campur. 

Saya menyukai klinik langganan saya karena adanya prosedur ini. Klinik tidak berhak memaksa saya, wong saya membayar mereka lebih. Klinik juga tidak perlu takut dicap subversif lantaran tidak taat agenda penyuksesan MDGs-nya pemerintah. Pasalnya, permintaan untuk tidak diini dan diitu dari saya. Selembar kertas sayalah yang siap menerima risiko di kemudian hari sudah memadai. Tidak boleh mereka mengancam. Pasien, setahu saya, berhak untuk tidak diberikan perlakuan medis apabila itu bersifat opsional. Vaksinasi atau KB hanya tampak ‘penting’ dan ‘mendesak’ sehingga terkesan wajib. Kenyataannya? Anda bisa nilai sendiri. 

Bagi saya, ikuti layanan gratis pemerintah soal medis pastinya ada konsekuensinya. Mending dari sekarang saya ikhtiar menabung sehingga tidak menikmati layanan cuma-cuma yang hanya kadang berselimutkan agenda memaksakan sesuatu program.[]

15 komentar:

nin icah mengatakan...

enakan ke bidan, lebih manusiawi memperlakukan ibu2 melahirkan. lebih ramah dan lebih bisa diajak bicara pinter :D

hery mengatakan...

Jadi bingung, berarti ada udang dibalik bakwan dong

rinna mengatakan...

Iya,masa bidan disalah satu puskesmas didaerah saya waktu ditanya disini ada program jampersal ga? Eh dia mala nyolot.maksudnya apa?

Yusuf Maulana mengatakan...

Mengancam dapurnya Mbak Rinna. Maklum saja.

Susilo mengatakan...

Allhamdulillah, di Surabaya tidak demikian adanya...

Saya awalnya tidak menginginkan jampersal, pakai biaya normal saja.. tapi oleh petugasnya disarankan (sedikit memaksa halus) untuk ikut jampersal... akhirnya saya mengikuti anjuran petugas tersebut...

Setelah mau pulang (pasca melahirkan), di tanyai petugas, untuk imunisasi awal (lupa imunisasi apa).. saya bilang intinya meminta maaf , tidak ikut imunisasi), ya responnya baik.. tidak ada apa2 (sempat adu argumentasi dikit, tapi saya katakan saya tidak mau anak saya di beri yang macam2,,, saya kontrak dg imunisasi bla2..)


Kemudian hari, waktu anak saya mau tindik untuk pasang anting... (1-2 blan kemudian agak lupa) di tanyakan oleh petugas lagi,, apa sudah ikut imunisasi... saya jawab dengan simple "Bu, kalau saya tidak ikut imunisasi tidak apa-apa kan?"

Petugasnya sepertinya mau membantah, tapi tidak jadi.. ya di jawab yang intinya.. tidak mengapa...

Allhamdulillah, petugas pelayanan kesehatan di Surabaya ramah-ramah.. dan baik hati...

Yusuf Maulana mengatakan...

Alhamdulillah bila tenaga medis di Surabaya seperti itu, Mas Susilo. Mungkin karena di RS yang saya sebutkan di atas masuk dalam perlakukan istimewa dari Pusat, keketatan pun diperlakukan. Bisa dicek di RS yang juga baru terakreditasi dalam posisi percontohan.

Ari n Ishla mengatakan...

Saya hari ini merasakan,betapa pahitnya Jampersal..menginjak harkat martabatQ sebagai seorang suami di RSUD Genteng Wetan Banyuwangi,sangat tidak menghormati kita sama sekali..

Yusuf Maulana mengatakan...

Semoga jadi pembelajaran ya Mbak. Negeri ini masih kudu belajar pada Jepang yang masih lebih memanusiakan warga asing kala melahirkan di sana.

Anonim mengatakan...

setahu saya imunisasi itu untuk mencegah penyakit si anak dikemudian hari.. ya memang dampaknya imunisasi kadang berakibat anak jadi panas rewel dll.. tapi kan untuk kebaikan anak juga.. why not?? kalau masalah KB, itu hanya opsi, kalo pasangan tidak mau KB, ya intinya merencanakan berapa tahun kemudian untuk punya anak lagi, agar kesehatan ibu bisa pulih sediakala.. ini hanya pendapat lo ya... :)

Yusuf Maulana mengatakan...

Soal imunisasi, hmmm.... masing-masing orang punya pendirian. Ada yang secara sadar menempuhnyal sebagian yang lain tidak. Masing-masing fanatik, dan ini sah-sah saja asal konsisten dan punya landasan. Kalau saya memilih untuk yang alami saja, alias tidak ada imunisasi kimiawi, insyaallah aman.

Soal KB, sayangnya ada yang memaksa untuk ikut lho. Tidak ditawarkan untuk berpikir masak-masak. Ini yang tidak pas.

noeistein mengatakan...

kasihan ibunya juga klo habis melahirkan, 4 bulan kemudian hamil lagi....

jhon rl.tobing mengatakan...

jampersal >>>>wow ????

jhon rl.tobing mengatakan...

Ternyata Jampersal tidak membiayai fasilitas Nicu untuk anak yang dilahirkan bermasalah misalnya berat timbangannya di bawah 2.5kg..........???!! ini pengalaman di rs swasta di tangerang

tri winarni mengatakan...

mau bantu rakyat itu bagus dan kewajiban pemerintah.....
tapi knp jampersal harus pakai syarat ikut kb sepiral atau IUD,,, otomatis menjadi beban mental bagi para anggota jampersal...
apabila kita tdk teken perjanjian pemasangan alat kb (spiral/IUd) maka nama kita dicoret dari jampersal... hal ini dialami oleh istri saya dipuskesmas sukaasih kota tangerang.....

Anonim mengatakan...

Masa' sih sampe seperti itu? Saya dinas di puskesmas, kami punya banyak pasien jampersal, jamkesmas, tapi nggak pernah ngasih syarat macam2 seperti itu, cukup syarat administrasi sj. Mungkin beda daerah beda target dinkesnya..

Poskan Komentar

Terima kasih atas tanggapan berharga Anda untuk tulisan ini.