Mencari Presiden Muda Indonesia di Era 'Mobile Miracle'

Rp 0 untuk lahirnya presiden muda?

Tak perlu biaya mahal hingga ratusan miliaran rupiah memunculkan pemimpin negeri dari warga Indonesia berusia di bawah 50 tahun. Dukungan partai politik bukan lagi ukuran kalau ternyata kekuatan ruang publik politis menempatkannya sebagai pemimpin informal tepercaya dan kredibel. Kalau kemudian partai politik menjegal dalam ajang pemilihan, biarlah rakyat sendiri—selaku pemegang daulat sebenarnya dari ruang publik politis—yang melakukan reaksi.

Melalui M Jusuf Kalla, dengan ajakannya agar masyarakat Indonesia mendukung komodo masuk ajang kontes New 7 Wonders, kita bisa belajar mendapatkan pemimpin yang tidak tergantung pada pemikiran dan pertimbangan rumit. Meski minim kehadiran pemerintah, demi meloloskan komodo dalam ajang tersebut, Kalla mengajak masyarakat Indonesia mengetikkan kata ‘komodo’ dan mengirimkan SMS ke 9818 dengan tarif hanya satu rupiah. Hasilnya positif: komodo masuk dalam peringkat tujuh besar, dan Pulau Komodo tempat habitatnya makin banyak dikunjungi turis mancanegara dan nasional.

Tarif Murah dan Ruang Publik

Di luar soal kontroversi kredibilitas kontes keajaiban dunia tersebut, ada pelajaran penting yang patut dibicarakan di dalam negeri. Dengan dukungan operator telekomunikasi nasional untuk memberikan tarif hanya Rp 1, masyarakat tergerak nasionalismenya untuk meloloskan komodo. Tarif sosial ini menemukan momentum secara bersamaan dengan komitmen kuat dari beberapa tokoh publik seperti Kalla terhadap agenda pemenangan komodo.

Komitmen tokoh kunci, tujuan terfokus dan terarah, didukung pula oleh prosedur mudah dan berbiaya murah, semua ini menjadi titik balik melahirkan kemenangan isu publik. Kalla dan para operator telepon seluler (ponsel) sebenarnya secara tidak langsung memberikan satu inspirasi untuk menjawab pandangan umum partai-partai politik akhir-akhir ini tentang mustahilnya melahirkan presiden muda pada pemilihan umum 2014 (bahkan periode-periode berikutnya).

Ada kesepakatan umum yang berlaku di kalangan politisi bahwa memunculkan presiden muda di bawah umur 50 tahun di negeri ini merupakan mustahil. Alasan utamanya adalah masalah jam terbang sang calon dan banyaknya persoalan bangsa. Namun persoalannya, sudut pandang politisi, akademisi hingga media arus utama saat mengatakan ‘sulit’ lebih banyak bersandarkan pada asumsi-asumsi demokrasi prosedural dan pengalaman di dalam kekuasaan formal. Selain itu, calon pemimpin negeri seolah-olah memadai dari jalur partai dan rekam jejaknya juga dari partai. Saat yang sama, para tokoh yang masih diidolai di partai tak kunjung ikhlas melepaskan hasrat memimpinnya kendati belum mampu memberikan ide menyegarkan berarti bagi Indonesia masa depan.

Sementara itu, di luar konstelasi panggung politik yang monoton, terjadi geliat dinamis pengaderan informal. Ruang-ruang publik politis yang berbasiskan ponsel dan internet mobil (mobile internet), tanpa sadar menjadi oposisi sesungguhnya dari ruang politik nyata di pemerintahan atau parlemen.


ICT for Green Asia Posters
Satu rupiah—tarif yang aduhai murahnya—memungkinkan setiap orang berpartisipasi dalam gerakan sosial publik. Dengan tarif-tarif murah berselancar di dunia web 2.0 lewat ponsel dan gadget lainnya, termobilisasilah publik untuk mendukung komodo sekaligus mencintainya. Lahirlah gerakan-gerakan sosial kemanusiaan—mulai dari Koin Cinta Bilqis, Gerakan Seribu Rupiah Peduli Shafa dan Azka, Jalin Merapi, hingga gerakan simpati Nando Rivaldi—atau gerakan-gerakan kepedulian hukum dan politik—yang melahirkan Gerakan Koin untuk Keadilan Prita, Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto, gerakan matikan HP untuk melawan pencurian pulsa, hingga dukungan pada petugas sekuriti Suryana. Demam ponsel dan gadget mutakhir, meluasnya media jejaring sosial, serta kian murahnya tarif telekomunikasi membuat panggung demokrasi di tingkat akar rumput justru lebih berwarna, asertif, dan penuh keharuan yang tulus.


Kampanye pemenangan komodo hingga kriminalisasi rakyat kecil oleh orang kaya membuktikan bahwa pembicaraan di antara publik virtual kita masihlah intensif. Mereka dipersatukan oleh kepedulian yang sama hingga melahirkan sebuah gerakan di dunia bukan virtual. Inilah sebuah kekuatan ruang publik politis, yang dalam pengertian Juergen Habermas dijelaskan sebagai “kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan para warga negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif” (Hardiman, 2005: 43).

Internet, terutama dengan media jejaring sosialnya, memiliki peran penting dalam membangun demokratisasi di Indonesia. Jejaring sosial yang marak digandrungi masyarakat Indonesia (terutama Facebook dan Twitter) turut menghidupkan harapan perbaikan di tengah carut-marutnya manajemen kepemimpinan dan minimnya keteladanan di tingkat elit dan aktor partai politik.

Tarif murah telekomunikasi tidak sekadar membantu ruang berbicara dua insan dalam percakapan sehari-hari, namun lebih dari itu memiliki makna politis, yakni sebagai modal melahirkan ruang publik yang berkualitas. Tarif murah telekomunikasi untuk berselancar internet, baik dengan ponsel, desktop, laptop ataupun sabak, bukan semata memunculkan muka-muka baru selebritas dadakan, tapi yang jauh lebih bermakna adalah melahirkannya sosok penting yang bisa mengisi ruang publik dengan andil positifnya. Dalam kaitan ini, kadar ketergantungan seorang warga pada internet bukan lagi sebatas pada persoalan sosiopsikologis, melainkan juga sudah pada ujian mental kepemimpinan.

Ujian (Calon) Presiden Muda

Internet selama ini jadi tertuduh dari terjerembabnya anak-anak muda kita pada jagat maya. Aset bangsa itu banyak larut dalam ekstase berselancar di ruang virtual. Alih-alih pemberdayaan, mereka justru banyak yang diperdaya. Ini memang sebuah fakta yang tidak bisa dimungkiri keabsahannya. Namun, senyampang dengan kesenyapan di tengah banjir informasi itulah, optimisme menemukan presiden muda di era web 2.0 menemukan relevansinya. Mereka yang berhasil berdaya dan tidak larut di dalam kenikmatan virtual merupakan potensi figur yang berhasil mengatasi ujian mendasar seorang pemimpin: untuk memimpin orang lain harus bisa memimpin diri sendiri dulu, dalam konteks ini adalah bagaimana ‘menaklukkan’ internet. Termasuk dalam kategori ‘menaklukkan’ jagat internet adalah ia bisa melepaskan diri dari gagasan dan refleksi instan atau berjangka pendek.

coolkidsdesign.wordpress.com

Inilah persoalan mendasar di tengah jerat seksi dunia digital. Murahnya biaya berinternet lewat ponsel atau gadget tidak bisa serta-merta dipersalahkan. Apalagi menuding operator telekomunikasi selaku satu-satunya aktor perusak bangsa. Abainya kita untuk fokus ke persoalan kewarganegaraan inilah kekurangan kita. Hadirnya peranti mobil berbiaya murah seolah berkah untuk mencerdaskan dan/atau menghibur diri. Pengalamannya mungkin identik dengan yang dirasakan John Battelle, profesor jurnalisme yang juga pengelola sindikat periklanan daring, soal kesenangan intelektual yang dialaminya saat menjelajah halaman web dengan cepat. “Saat saya bermain-main internet selama beberapa jam, saya merasa pikiran saya begitu gembira, saya merasa seperti lebih pintar.” Nicholas Carr, yang mengutip Battelle untuk karya provokatifnya The Sh@llows (2011: 7), memberikan komentar, “Sebagian besar kita telah merasakan sensasi yang sama saat online. Perasaan ini begitu memabukkan sehingga bisa membuat kita tak memedulikan dampak negatif yang lebih dalam dari internet.”

‘Perasaan memabukkan’ itulah yang tampaknya dialami sebagian besar masyarakat pengguna internet mobil dan ponsel di Indonesia. Inilah medan ujian tampilnya presiden baru dari kalangan muda. Informasi yang membanjir deras tidak semata dipandang sebagai aset tapi bagaimana menjadikannya sebagai alat menggerakkan bangsa. Sehingga, informasi berlimpah bukan membuat kita kebingungan hendak berbuat ke mana atau bahkan mempertanyakan kita ada di mana dalam jagat global. Membanjirnya informasi dengan akses yang makin mempribadi dengan pemiliknya lewat ponsel atau gadget mestinya bisa membantu mengatasi pelbagai persoalan sehari-hari. Bahkan, dalam konteks kehidupan berbangsa lebih besar, informasi itu menjadi inspirasi perubahan mendasar di segenap aspek yang sudah telanjur sarat korupsi, tanpa harus mengikuti logika revolusi berdarah-darah ala suksesi kekuasaan di Timur Tengah yang marak sepanjang 2011.

Bila disaksamai, munculnya aksi-aksi solidaritas sosial kemanusiaan dan perlawanan politik memanfaatkan ponsel dan internet masih merupakan gerakan sporadis dan reaktif. Gerakannya memang bisa hadir spontan tanpa logika pengorganisasian yang merumitkan. Kehadirannya lebih sering memanfaatkan kumulasi emosi warga untuk persoalan yang tengah hangat dibicarakan. Saat yang sama, maraknya ponsel murah dan internet mobil berbiaya hemat mendorong semacam filantropi pada tingkatan individu warga yang awalnya sangat asosial sekalipun.

Gerakan-gerakan gerilya lewat media jejaring sosial—atau lebih jauh lagi yang berhasil memunculkan ekstensi gerakan di dunia bukan virtual—tentu akan lebih bermakna manakala disikapi sebagai ajang seleksi kepemimpinan. Tidak semua yang terlarut dalam banjir informasi atau ekstase menghibur diri dengan internet dan ponsel adalah warga yang tidak peduli dengan persoalan besar bangsa. Bila semua larut untuk mendangkalkan pikiran dan kepedulian dengan lari dari persoalan sehari-hari, tentu tidak bakal hadir lagi grup di Facebook yang menggalang satu isu tertentu atau aksi berkicau intens mengajak kepedulian lewat Twitter.

Potensi kepemimpinan itu ada dan besar di pengguna muda internet. Rasanya berlebihan mengabaikan potensi pemunculan kepedulian yang selama ini berjalan. Mengatasi godaan dan malah memunculkan kepedulian untuk kemudian digerakkan lebih luas merupakan oase bahwa pengguna internet dan ponsel mobil kita tidaklah terbunuh oleh kenikmatan digital. Pada sebagian individu calon pemimpin itu, rayuan untuk berpikir egois, pragmatis, dan instan berhasil diabaikan.

Mencari pemimpin muda di era web 2.0 tidaklah memadai dengan bersandarkan pada partai politik atau pengalaman berkuasa lebih dulu. Dalam logika digital sekalipun ada mekanisme seleksi untuk tampilnya sosok pemimpin bangsa. Dengan kerumitan dan kompleksitas informasi—ditambah lagi tidak ada alat politik dari kekuatan konvensional (partai politik dan media massa)—warga pengguna ponsel dan internet mobil sesungguhnya pemimpin. Setidaknya diawali memimpin dirinya sendiri dalam mengatasi problem-problem godaan berekstase dan seleksi informasi.

‘Mobile Miracle’ dan Perubahan Ekonomi

Repro: Bloomberg Businessweek
Kita boleh saja berbangga, menjadi pasar pengguna terbesar sedunia kedua untuk Facebook dan ketiga untuk Twitter. Lebih dari 50 persen penjualan gadget juga ada di Indonesia. Jumlah pengguna ponsel kita juga sudah melampau statistik resmi jumlah penduduk Indonesia. Persoalannya, dengan capaian ini kita ternyata eksis hanya pada tingkatan konsumsi; bukan produksi. Selaku pengguna, sebuah risiko bila masyarakat Indonesia—terutama kelas menengah mapan—cenderung asyik mencoba-coba inovasi karya dari luar ketimbang memikirkan sesuatu di balik kegunaan peranti canggih itu. Tidak sempat memikirkan untuk apa iPad, iPhone, BlackBerry, dan Galaxy Tab bagi demokratisasi bangsa. Lebih asyik memikirkan fitur nan menggoda, serta prestise tentunya, daripada menyoal pemakaian gadget itu bagi menggalang isu perubahan.

Dalam pengamatan Daniel Dhakidae, konsumerisme masyarakat konsumsi yang masif membuat konsumen merasa cukup berhenti sebagai konsumen karena kebutuhan hidup secara ekonomi sudah dipenuhi. Tidak ada lagi keinginan menjadi warga negara karena kewargaan artinya berjuang. Memperjuangkan hak dianggap berlebihan dan kadang dianggap tak tahu diri, menyebalkan, cerewet, bawel, nyinyir. “Kita tidak sadar dengan berhenti hanya menjadi konsumen, consumer, sebetulnya mengkhianati ide berdirinya Republik Indonesia.” (Kompas 9/12/2011).

Inilah godaan kepemimpinan yang harus bisa diatasi oleh setiap warga. Akibatnya, kita sering mengabaikan persoalan nyata bangsa ini, lalu mengalihkannya ke dunia digital. Kita membiaskan makna murah tarif telekomunikasi untuk memuaskan diri demi memenuhi dahaga menghibur yang banal. Memanfaatkan tarif murah berselancar untuk mencerdaskan diri namun yang hadir justru makin mendangkalkan pikiran dan analisis.

Keasyikan kita untuk tidak menoleh kepada persoalan bersama, dan memilih sesekali beraksi lewat media jejaring sosial dari ponsel atau gadget, memerangkap kita untuk masuk dalam apa yang disebut Eli Pariser (2011: 9) sebagai The Filter Bubble: “sistem di dunia maya yang menyaring informasi berdasarkan siapa kita dan apa yang kita sukai.” Bahaya dari fenomena ‘gelembung informasi yang menyesatkan’—meminjam ungkapan dan judul tulisan Yudo Anggoro yang mengulas karya Pariser (Kompas, 23/10/2011)—adalah hilangnya objektivitas. Kita akan menjadi subjektif dalam menilai sesuatu karena kita hanya akan diberi informasi dari satu sisi—sisi yang kita suka—tanpa mengetahui kebenaran di sisi yang lain. “Kita bagaikan sesosok robot yang berpikir satu arah tanpa melibatkan rasa, etika, dan norma sebagai manusia.”

Potensi berpikir dangkal dan subjektif inilah yang relevan untuk membicarakan kualitas penggunaan ponsel yang masif pada bangsa kita. Maka, terkait fenomena pengguna digital di Indonesia, optimisme Kishore Mahbubani saat berceramah di Jakarta November 2011 lalu tentang kemajuan Indonesia di masa depan dengan berdasarkan asumsi melonjaknya pengguna ponsel, masihlah memerlukan catatan tambahan. Bila keberadaan ponsel atau internet mobil itu mampu menempatkan penggunanya selaku warga yang tidak alpa pada isu kewargaan dan fokus keseharian pekerjaan mereka, optimisme Mahbubani itu benar adanya. Fenomena menjadikan ponsel dan internet mobil sekadar prestise dan indikator status sosial, jamak ditemui pada masyarakat Indonesia. Fakta ini bukanlah sebuah prestasi yang mengotomatisasi hadirnya perubahan besar Indonesia.

en.vivanews.com
Kendati demikian, asumsi kemajuan sebuah bangsa dengan banyaknya penggunaan ponsel sebenarnya bukan tanpa dasar filosofi dan contoh nyata. Kalau disaksamai, kekuatan ponsel dan internet mobil yang diakselerasi oleh tarif murah telekomunikasi berpotensi memperkuat kualitas ruang publik politis. Menurut F Budi Hardiman, “Ruang publik berfungsi baik secara politis, jika secara transparan memantulkan kembali persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh yang terkena. Transparansi itu hanya mungkin, jika ruang publik itu otonom di hadapan kuasa birokrasi dan kuasa bisnis” (Wibowo [ed.], 2005: 47).

Jadi, yang dibutuhkan (dan perlu diperjuangkan) warga adalah ruang yang mampu “memantulkan kembali persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh yang terkena”. Dengan ruang publik politis berkualitas seperti inilah lonjakan penggunaan ponsel atau gadget akan bermakna bagi kemajuan ekonomi. Ambil contoh di India. Lonjakan pengguna ponsel (yang disertai tarif kian ekonomis) telah mencapai 500 juta pada 2010. India juga menyusul China untuk pertama kalinya dalam jumlah pelanggan telepon baru dalam sebulan. Demam ponsel di India—yang oleh penulis setempat Shashi Tharoor disebut sebagai ‘mobile miracle’—tidak semata sebuah tren konsumsi atau adaptasi (dan latah) budaya teknologi baru, tapi lebih jauh dari itu mampu memunculkan perubahan ekonomi hingga terasa ke akar rumput.

Seperti dituliskan oleh Mahbubani dalam The New Asian Hemisphere (2011: 28) mengutip Tharoor, bahwa para penerima manfaat dari revolusi ponsel di India bukanlah para kapitalis, melainkan sebaliknya.
Penerima manfaat terbesar dari ponsel itu bukan hanya golongan yang sudah makmur, tetapi [juga] rakyat jelata yang sudah sekian lama tak kunjung mampu mewujudkan mimpinya setelah masuk dalam daftar tunggu 20 tahun. Inilah sumber kegembiraan saya: menemukan ponsel di tangan the unlikeliest of my fellow citizens: para sopir taksi, paan wallahs (mereka yang menjual manisan daun sirih), kelompok tani, dan nelayan.... Komunikasi dalam India yang baru, adalah suatu lompatan besar.
Pada edisi 15 Oktober 2006 Washington Post menurunkan artikel Kevin Sullivan yang memperkuat gagasan Tharoor, bahwa massa yang miskin di India adalah penerima manfaat terbesar dari merebaknya mobile miracle (Mahbubani, 2011: 28-29):
Dengan harga kurang dari satu penny per menit—harga panggil ponsel termurah di dunia—para petani India di pedalaman dapat mengecek harga-harga untuk produk mereka, mereka dapat memonitor pula pasar-pasar lokal untuk mendapatkan harga yang bagus, mereka juga dapat mencari tahu kecenderungan global dengan ponsel berbasis internet yang memperlihatkan harga labu siam atau pisang di London dan Chicago. Para petani India menggunakan kamera ponselnya untuk memotret gambar-gambar hama tanaman, kemudian mengirimkan foto-foto itu dengan ponsel kepada pakar biologi untuk kemudian diidentifikasi dan [disimpulkan] cara-cara yang dianjurkan untuk membasminya. Di kota-kota, para tukang cat, tukang kayu dan tukang pipa leding, yang selalu menawarkan kerja dari pintu ke pintu sekarang berani berkata bahwa mereka dapat meraih pekerjaan tanpa kesulitan karena konsumen dapat memanggil mereka langsung dari ponsel. “Ini semua telah mengubah seluruh dinamika komunikasi dan bagaimana mereka mengorganisir hidup,” kata C.K. Prahalad, profesor bisnis di University of Michigan.”
Setahun sebelum Washington Post menurunkan artikel Sullivan, Leonard Waverman, dari London Business School, membuat studi yang menyimpulkan bahwa setiap ekstra 10 ponsel per 100 penduduk di negara berkembang akan menambah 0,59 poin persentase pertumbuhan dalam produk domestik bruto (PDB) per kepala.
bisniskeuangan.kompas.com

Iqbal Quadir, pendiri GrameenPhone (pionor mobile miracle di Bangladesh), dengan menarik menggambarkan fenomena maraknya penggunaan ponsel untuk mengatasi kemiskinan, “Konektivitas adalah tanda produktivitas. Jika Anda berhubungan dengan banyak orang, mereka menjadi lebih produktif. Jika engkau melihat di semua negara berkembang bahwa rakyatnya tidak tergantung pada bantuan asing, itu berarti pemerintah mereka hadir.” (Mahbubani, 2011: 29-30)

Macan Tidur

Jika India, Bangladesh, ataupun China berhasil dalam kadar tertentu mengangkat harkat warga setempat dari kemiskinan, bagaimana di Indonesia? Fokus pada aktivitas keseharian itulah yang dilakukan rakyat di tiga negara itu. Sementara di Indonesia, ponsel belum digunakan untuk benar-benar berdaya secara kewargaan. Jemari tangan mereka masih lebih sering beraktivitas untuk kegiatan kurang produktif atau tidak berkaitan langsung dengan agenda keseharian mereka. Fokus mereka bukan untuk memberdayakan diri (apalagi bangsanya) tapi melarutkan pada jemari tangan demi mencari penghiburan. Itu sebabnya kelas menengah di Indonesia yang diandaikan memiliki kekuatan penting dalam perubahan lebih disibukkan pada urusan individu dan kurang membicarakan agenda kewargaan dalam arti sebagai sebuah aktivitas yang tidak menunggu inisiatif dan keberanian pihak lain terlebih dulu. Tentang pragmatisme dan kegemaran kelas menengah kita memburu hiburan ini terungkap dalam jajak pendapat dan liputan beruntun Kompas sepanjang pekan terakhir Desember 2011.

adha.ms
Gambaran sebagai macan tidur barangkali tepat untuk menjelaskan betapa potensi perubahan dalam kelas menengah kita. Ruang publik politis di internet sudah jamak melahirkan gerakan-gerakan beroposisi terhadap kekuasaan. Jemari tangan warga pun sudah piawai melahirkan kreativitas mengemas dan menggalang opini begitu ada kasus kontroversial. Maka, berlahirannya calon presiden muda dari kantong-kantong virtual bukan sebuah utopia lantaran telah hadir proses pengaderan yang dinamis—walau tanpa disadari.

Yang perlu dilakukan untuk membuat lahirnya pemimpin muda bangsa adalah dengan menyadari bahwa kaderisasi kepemimpinan itu riil adanya. Membiarkan ruang publik diisi oleh para politisi busuk tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gerakan sipil lewat internet yang sewaktu-waktu hadir sudah semestinya tidak lagi sebatas aksi reaktif atau gerilya. Pemberlakuan arif murah biaya telekomunikasi adalah kesempatan untuk memanfaatkan mobile miracle bagi pembangunan demokratisasi di Indonesia.

Diakui ataupun tidak, seleksi pemimpin muda di generasi web 2.0 jelas lebih bersifat mendasar; mempertanyakan kesediaan dan kejujuran melawan godaan-godaan materi yang nyaris tanpa ancaman hukum. Ketika itu bisa diatasi, maka tidak ada alasan mengatakan kaum muda di Indonesia tidak ada yang mumpuni memimpin republik ini, apalagi tak berpengalaman mengatasi masalah kebangsaan.

Kalau tidak ada jemari tangan penuh peduli dan cinta bangsa, ajakan penuh patriotik dari Jusuf Kalla boleh jadi tak membuahkan SMS hingga ratusan juta dukungan. Tak akan ada pula gerakan warga yang secara serentak bergerak peduli atas perlakuan tak adil kepada Prita Mulyasari, Bibit-Chandra, atau satpam Suryana. Tak ada donasi terhimpun cepat kepada para korban letusan Merapi, banjir Wasior, atau tsunami Mentawai, bila warga yang terbiasa menaruh jemari tangan di ponsel atau gadget untuk berinternet memilih tak peduli. Bergeraknya warga lewat saluran digital membangkitkan asa: proses kepemimpinan—kepemimpinan yang dimotori kaum muda, baik secara nonformal ataupun informal, sudah berhasil melahirkan ruang publik politis yang menyatukan opini di seluruh Nusantara.

Ketika ruang-ruang publik politis diisi oleh insan kredibel produk generasi web 2.0 seperti itu, kehadiran presiden muda tak semata fenomena sesaat meniru kesuksesan Partai Pirate, partai yang berhasil meraup suara dari kalangan muda yang melek teknologi dan internet di Kota Berlin (memiliki 15 kursi di parlemen negara bagian Berlin). Kehadiran di parlemen bukan harga mati, terlebih itu hanya bagian kecil dari menjaga ruang publik politis. Yang terpenting adalah terus terjaganya ruang konektivitas ide dan kejujuran publik. Memanfaatkan kemajuan internet dan ponsel, serta kian murahnya biaya telekomunikasi menjadi pembuktian bahwa lahirnya presiden muda bukan reaksi atau ajang pembersihan stigma atas banyaknya politisi dan PNS muda terindikasi melakukan korupsi.

ucweb.com
Presiden muda kita itu lahir dari tempat yang sarat gelembung informasi yang menyesatkan, riuhnya bujukan berekstase menghibur diri, dan derasnya iming-iming untuk menjadi instan lantaran dikondisikan berpikir dangkal. Berpikir instan yang lazim didapati para politisi dan calon pemimpin yang ada hadir karena tiadanya tempaan di ruang publik. Berbeda dengan mereka yang telah lolos dari dunia berpikir instan dan sarat tawaran untuk melejit tanpa bersusah payah di dunia digital

Jemari tangan masyarakat pengguna digital di tanah air akan menjadi saksi apakah calon-calon pemimpin yang ada di dunia web 2.0 bisa menjawab tantangan untuk memberikan dukungan akan hadirnya presiden muda. Dengan klik dan sweep, jemari warga bisa mengikuti rekam jejak mereka mulai sekarang.[]

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Ironis memang....Komodo masuk dalam 7 keajaiban dunia, akan tetapi coba kita lihat penduduk pulau Komodo, apa kita sempat memperhatikan mereka, taraf hidup mereka. Kita lebih mementingkan binatang dari pada manusia.

Poskan Komentar

Terima kasih atas tanggapan berharga Anda untuk tulisan ini.